How reformasi intelijen can Save You Time, Stress, and Money.
Wiki Article
[18] The definite benefit Soeharto attained from this activation of territorial commands was the diploma of energy and armed service intelligence functions the structure could perform, which kept Suharto ‘current’ with “any threat” even within the village degree.
Menurut Aditya, pengawasan intelijen yang dilakukan oleh institusi tertentu masih cenderung dipolitisasi. Ia menekankan pentingnya adanya metode pengawasan yang lebih netral dan transparan untuk menghindari campur tangan politik yang tidak diinginkan.
Indonesia perlu membuat lembaga kontra intelijen. Aktivitas intelijen dari negara asing di Indonesia diduga sangat aktif. Hal ini sangat rawan dan menjadi ancaman tersendiri bagi kedaulatan bangsa Indonesia.
yakni operasi yang dilakukan dengan mengumpulkan info-facts informasi dan kegiatan lain untuk kepentingan strategis umumnya dilakukan dengan jangka panjang.
Rizal menekankan pentingnya kewenangan penyidikan bagi Timwas dalam kasus penyimpangan. Identifikasi ancaman juga menjadi kunci agar BIN dapat lebih efektif dalam mengatasi ancaman nasional.
Societal Organizations stipulates a group of “societal organizations with out lawful entity posture.” Although this may well sound to supply more room for CSOs, this category is intended for The federal governing administration in order to Administration any kind of CSO.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Reformasi Intelijen Indonesia masih membutuhkan perbaikan dalam pengawasan, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, intelijen nasional dapat lebih responsif terhadap tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Intelijen Negara dalam konteks organisasi Badan Intelijen Negara diharapkan segera melakukan fungsi sebagai koordinator intelijen informasi lebih lanjut sesuai dengan amanat undang-undang. Banyaknya organisasi intelijen dan dengan adanya ego sektoral organisasi intelijen bisa menyebabkan informasi intelijen yang ada di masing-masing organisasi tidak terkelola dengan baik.
Since the beginning on the 1998 reforms, the pressure from civil Culture to perform intelligence reform wasn't powerful ample. Apart from the structural political transform such as democratic elections and amendments or cancellation of content in the constitution and authoritarian laws, the main stability sector troubles were only marginally resolved.
Sebelumnya pada awal tahun 1998- 2005 aksi terorisme di Indonesia mempunyai modus serangan dengan skala besar seperti perampokan,peracunan, pengeboman daya ledak tinggi, dan mereka mempunyai target musuh, yaitu musuh jarak jauh (
. What needs to be stressing isn't the new regulations promoted but the current absence of norms of democratic oversight above intelligence.
Mereka merasa bahwa Indonesia adalah penjajah, maka dari itu otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah solusi atas konflik antara OPM dan pemerintah pusat.